Tim Internal Gubernur Selidiki Alexis Mulai Agustus 2017

Suasana ruang perlengkapan handuk dan sandal lantai tujuh di Hotel dan Griya Pijat Alexis, Jakarta Utara

Tim internal Gubernur DKI Jakarta ternyata sudah mulai memantau kegiatan di hotel dan griya pijat Alexis sejak pertengahan Agustus 2017.

Hal itu terungkap dari laporan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Tinia Budiati dalam press rilisnya, Rabu (1/11/2017).

Dalam laporannya, Tinia menceritakan, izin hotel dan griya pijat Alexis telah habis masa berlakunya sejak 29 Agustus 2017.
Alexis baru mengajukan perpanjangan izin pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan pengajuan her registrasi (daftar ulang) online TDUP hotel dan griya pijat Alexis kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sesuai arahan gubernur, DPMPTSP menunda proses perpanjangan sambil menunggu hasil pemantauan.

Hingga tanggal 26 Oktober, pihak Alexis berkirim surat mempertanyakan status pengajuan yang belum dilanjutkan.

Berdasar hasil pemantauan terkait aktivitas asusila/prostitusi yang dilakukan di lantai 5 dan lantai 7 dan pemberitaan di media massa, terkait dugaan adanya penyalahgunaan TDUP berupa praktik asusila/prostitusi di hotel dan griya pijat Alexis dan dengan adanya tuntutan masyarakat untuk menutup aktifitas tersebut, maka Pemprov DKI Jakarta melalui surat yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dengan No. 6866/-1.858.8 tanggal 27 Oktober 2017 memutuskan tidak memproses her registrasi TDUP hotel dan griya pijat Alexis.

Praktik asusila/prostitusi telah melanggar ketentuan Pasal 43 Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Dengan tidak diberikannya her registrasi, maka usaha pariwisata hotel dan griya pijat Alexis tidak dapat beroperasi lagi.

Pihak Alexis sadar bahwa izin operasi untuk hotel dan griya pijat, habis pada tanggal 29 Agustus 2017.

Seharusnya pengelola mengurus semua kontrak kerja dengan pegawai dan diberlakukan dengan mempertimbangkan masa berlakunya izin tersebut.

Selanjutnya, kata Tinia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim terpadu dari sejumlah stakeholder.

Tim terpadu akan melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap usaha hiburan malam yang terindikasi melakukan praktik asusila/prostitusi; pelanggaran jam operasional; dan penyimpangan TDUP lainnya.

Tim tersebut juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap hotel dan griya pijat lainnya agar tidak melakukan kegiatan operasional.

Tim juga akan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terhadap penyalahgunaan tempat usaha pariwisata.